DPR Dominasi Laki-Laki: Kenapa Perempuan Mesti Di Parlemen?
DPR Dominasi Laki-Laki: Kenapa Perempuan Mesti Di Parlemen Yang Menjadi Pertanyaan Hampir Seluruh Masyarakat. Komposisi anggota DPR Republik Indonesia hingga periode terbaru masih menunjukkan dominasi laki-laki. Meskipun regulasi tentang kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif sudah lama di gaungkan. Namun kenyataannya angka kursi yang benar-benar di tempati perempuan belum sepenuhnya ideal. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah parlemen sudah benar-benar mencerminkan wajah masyarakat Indonesia? Mengingat jumlah penduduk perempuan hampir setara dengan laki-laki. Dan ketimpangan representasi tentu menjadi isu krusial dalam demokrasi.
Selain itu, dominasi laki-laki di DPR bukan sekadar persoalan angka. Dampaknya dapat memengaruhi arah kebijakan, prioritas legislasi. Terlebihnya hingga sensitivitas terhadap isu-isu tertentu. Oleh karena itu, pembahasan tentang pentingnya perempuan di parlemen tidak bisa di anggap sebagai isu sektoral semata. Namun melainkan bagian dari kualitas demokrasi itu sendiri. Transisi dari persoalan statistik menuju substansi kebijakan menunjukkan bahwa representasi bukan hanya simbol. Kehadiran perempuan di parlemen membawa perspektif yang seringkali berbeda dan lebih beragam dalam proses pengambilan keputusan.
Perspektif Berbeda Dalam Perumusan Kebijakan
Selanjutnya, alasan mengapa perempuan mesti hadir di parlemen berkaitan erat dengan Perspektif Berbeda Dalam Perumusan Kebijakan. Pengalaman hidup, tantangan sosial, serta peran ganda yang sering di emban perempuan memberi sudut pandang unik dalam melihat persoalan bangsa. Sebagai contoh, isu kesehatan ibu dan anak, perlindungan pekerja perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga akses pendidikan kerap mendapat perhatian lebih kuat ketika ada legislator perempuan yang aktif memperjuangkannya. Hal ini bukan berarti laki-laki tidak peduli.
Namun melainkan karena pengalaman langsung seringkali memengaruhi kepekaan terhadap isu tertentu. Lebih jauh lagi, penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa parlemen dengan keterwakilan perempuan yang lebih tinggi cenderung menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif. Diskusi menjadi lebih berimbang, dan keputusan yang di ambil mempertimbangkan dampak bagi kelompok rentan. Dengan demikian, kehadiran perempuan bukan sekadar memenuhi kuota. Dan akan memperkaya dinamika deliberasi di parlemen. Ketika perspektif berbeda duduk dalam satu meja, kualitas demokrasi pun meningkat.
Tantangan Nyata Di Dunia Politik
Meski urgensinya jelas, jalan perempuan menuju parlemen tidak selalu mulus. Tantangan Nyata Di Dunia Politik masih menjadi hambatannya. Budaya patriarki di sebagian wilayah membuat politik kerap di pandang sebagai “ranah laki-laki”. Akibatnya, perempuan yang terjun ke politik seringkali harus bekerja dua kali lebih keras untuk mendapatkan pengakuan. Selain itu, persoalan pendanaan kampanye juga menjadi faktor signifikan. Politik elektoral membutuhkan sumber daya besar, sementara akses perempuan terhadap jaringan pendanaan sering kali lebih terbatas. Belum lagi beban domestik yang masih banyak di tanggung perempuan.
Sehingga ruang geraknya dalam aktivitas politik menjadi lebih sempit. Namun demikian, tren positif mulai terlihat. Semakin banyak perempuan muda yang berani terjun ke dunia politik, membawa gagasan segar dan pendekatan baru. Partai politik pun perlahan menyadari bahwa keberagaman kandidat dapat meningkatkan daya tarik di mata pemilih. Oleh sebab itu, dukungan sistemik seperti pelatihan kepemimpinan, akses pendanaan yang lebih adil. Serta kampanye kesadaran publik menjadi kunci untuk mendorong partisipasi perempuan secara berkelanjutan.
Demokrasi Berkualitas Butuh Keterwakilan Seimbang
Pada akhirnya, pertanyaan “kenapa perempuan mesti di parlemen?” sejatinya kembali pada esensi demokrasi itu sendiri. Demokrasi Berkualitas Butuh Keterwakilan Seimbang. Dominasi laki-laki di mereka bukan berarti parlemen gagal. Akan tetapi menunjukkan masih adanya ruang perbaikan. Ketika komposisi anggota legislatif lebih seimbang. Maka proses legislasi akan lebih mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat yang beragam.
Lebih dari itu, kehadiran perempuan di parlemen juga memberi pesan simbolik yang kuat. Generasi muda perempuan akan melihat bahwa politik bukan wilayah tertutup. Mereka memiliki ruang dan peluang yang sama untuk memimpin. Serta menentukan arah kebijakan bangsa. Dengan kata lain, mendorong keterwakilan perempuan bukan sekadar agenda kelompok tertentu. Namun melainkan investasi jangka panjang bagi demokrasi Indonesia. Semakin inklusif parlemen, semakin besar peluang lahirnya kebijakan yang adil, responsif. Dan juga berpihak pada kepentingan seluruh warga negara yaitu DPR.
