Otoritarianisme Digital: Ketika Sensor Berwajah Teknologi

Otoritarianisme Digital bukanlah konsep baru dalam sejarah politik. Sejak lama, rezim otoriter telah menggunakan kekuatan militer, pengawasan fisik, propaganda media, dan represi hukum untuk mempertahankan kekuasaan. Namun dalam dua dekade terakhir, kita menyaksikan transformasi bentuk otoritarianisme dari yang bersifat fisik menjadi digital. Teknologi kini tidak lagi sekadar alat kemajuan, melainkan juga instrumen kontrol.

Rezim-rezim modern tidak lagi membutuhkan tank dan barikade untuk membungkam oposisi. Cukup dengan sensor algoritma, pelacakan digital, dan pembatasan akses internet, kontrol terhadap warga bisa dilakukan secara sistematis dan hampir tak kasatmata. Inilah yang disebut sebagai otoritarianisme digital, sebuah bentuk baru dari kekuasaan represif yang menggunakan wajah teknologi untuk menciptakan kepatuhan dan ketakutan.

Transformasi ini bukan hanya terjadi di negara-negara yang sudah dikenal otoriter. Bahkan di sistem demokrasi pun, praktik otoritarianisme digital mulai menyusup lewat celah-celah regulasi yang longgar. Pemerintah yang ingin mempertahankan stabilitas bisa tergoda menggunakan teknologi untuk meredam kritik atau membatasi kebebasan informasi, terutama saat menghadapi krisis seperti pandemi, pemilu, atau kerusuhan sosial.

Perangkat utama otoritarianisme digital meliputi: penyensoran konten secara otomatis, pelacakan massal menggunakan data lokasi dan biometrik, penyebaran disinformasi oleh bot atau akun palsu, serta pengawasan terhadap komunikasi pribadi melalui platform digital. Hal-hal yang dulu hanya bisa dilakukan oleh aparat intelijen kini bisa dijalankan oleh perangkat lunak dalam skala luas dan dalam waktu nyata.

Peran perusahaan teknologi dalam ekosistem ini juga tidak bisa diabaikan. Banyak platform digital besar berada di posisi ambivalen: di satu sisi mempromosikan kebebasan berekspresi, tetapi di sisi lain bersedia bekerja sama dengan pemerintah untuk membatasi akses atau menyerahkan data pengguna. Ini menciptakan ruang abu-abu yang menyulitkan publik untuk membedakan antara perlindungan dan represi.

Otoritarianisme Digital bukan lagi dilakukan secara terang-terangan, melainkan dibungkus dalam narasi efisiensi, keamanan, atau bahkan kenyamanan. Inilah wajah baru dari otoritarianisme: tak terlihat, canggih, dan sering kali hadir dalam bentuk inovasi.

Otoritarianisme Digital: Ketika Kode Menentukan Apa Yang Boleh Diketahui

Otoritarianisme Digital: Ketika Kode Menentukan Apa Yang Boleh Diketahui. Salah satu alat paling efektif dalam otoritarianisme digital adalah sensor algoritmik. Tidak seperti sensor konvensional yang dilakukan oleh manusia, sensor algoritmik bekerja secara otomatis melalui sistem kecerdasan buatan (AI) yang dirancang untuk mendeteksi dan menghapus konten “bermasalah” di ruang digital. Di permukaan, ini tampak sebagai upaya untuk menjaga keamanan, mencegah kekerasan, atau melawan hoaks. Namun di balik itu, sensor ini dapat dimanipulasi untuk membungkam kritik dan mengontrol wacana publik.

Algoritma tidak memiliki akal sehat atau pemahaman konteks. Ia bekerja berdasarkan pola dan perintah yang ditanamkan oleh pembuatnya. Akibatnya, konten yang sah dan valid secara hukum bisa saja dihapus karena “terdeteksi” sebagai pelanggaran. Di beberapa negara, kata-kata kunci tertentu yang menyangkut pemerintah, agama, atau konflik politik bisa langsung disaring dari peredaran—bukan oleh manusia, tetapi oleh baris kode yang dirancang untuk mencegah penyebaran informasi sensitif.

Lebih mengkhawatirkan lagi, sensor algoritmik sering kali tidak transparan. Tidak ada kejelasan siapa yang memutuskan standar konten, bagaimana keputusan dibuat, atau bagaimana seseorang bisa menggugat penghapusan. Ini menciptakan kondisi di mana kebebasan berekspresi bisa dibungkam tanpa perlawanan, karena sensor tidak hadir sebagai aparat, tetapi sebagai “kesalahan teknis” atau “proses otomatis”.

Di negara-negara seperti Tiongkok, Iran, dan Rusia, sensor algoritmik telah digunakan untuk membentuk persepsi publik dan mengontrol narasi nasional. Sistem ini bukan hanya menghapus konten yang dianggap berbahaya, tetapi juga mempromosikan konten yang mendukung pemerintah atau melemahkan oposisi. Ini menciptakan filter bubble buatan di mana publik hanya mendapatkan informasi yang telah diseleksi dan dikurasi oleh kekuasaan.

Ironisnya, sensor semacam ini juga digunakan oleh platform digital global yang berbasis di negara demokratis. Meskipun bertujuan mulia seperti menangkal ujaran kebencian atau konten kekerasan, tanpa pengawasan yang tepat, sistem ini bisa menjadi alat penyensoran yang sangat kuat—dan sangat diam-diam.

Pengawasan Massal: Ketika Privasi Hanya Ilusi

Pengawasan Massal: Ketika Privasi Hanya Ilusi. Salah satu ciri utama otoritarianisme digital adalah pengawasan massal, yaitu praktik di mana setiap individu bisa dipantau tanpa sadar, secara terus-menerus, dan dalam skala besar. Lewat kamera pengenal wajah, pelacakan GPS, metadata komunikasi, hingga rekaman media sosial, warga tidak lagi menjadi subjek merdeka, tetapi objek yang diamati—oleh negara, korporasi, atau keduanya.

Pengawasan massal tidak selalu dilakukan secara fisik. Justru, keberhasilannya bergantung pada ketidaknampakan. Orang yang tahu sedang diawasi mungkin bersikap hati-hati. Tapi jika pengawasan dilakukan diam-diam dan data dikumpulkan secara tak terlihat, maka kontrol terhadap perilaku menjadi jauh lebih efektif. Fenomena ini menciptakan apa yang oleh banyak ahli disebut sebagai “panoptikon digital”—keadaan di mana orang merasa selalu diawasi meski tak tahu kapan dan oleh siapa.

Negara-negara seperti Tiongkok telah membangun sistem pengawasan digital yang sangat canggih. Sistem “Skor Sosial” mereka, misalnya, menggabungkan data dari CCTV, transaksi finansial, rekam jejak online, dan interaksi sosial untuk menentukan tingkat “kepatuhan” warga negara. Skor ini bisa memengaruhi akses seseorang terhadap layanan publik, kredit, bahkan kebebasan bepergian. Ini adalah bentuk disiplin sosial berbasis data yang sangat kuat.

Namun, praktik serupa juga muncul di negara-negara demokratis. Pemerintah kerap mengklaim pengumpulan data untuk alasan keamanan nasional atau penanggulangan kejahatan, seperti yang terlihat dalam skandal PRISM milik NSA di Amerika Serikat. Tanpa regulasi yang ketat dan transparan, alasan “keamanan” bisa menjadi dalih untuk melanggar privasi secara sistemik.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah keterlibatan perusahaan teknologi. Platform digital besar memiliki akses tak terbatas ke data pengguna: lokasi, preferensi, percakapan, bahkan ekspresi wajah. Data ini tidak hanya digunakan untuk iklan, tapi juga dapat dijual atau diserahkan ke pemerintah jika diminta. Dalam konteks ini, perusahaan swasta berubah menjadi lengan panjang pengawasan negara, atau bahkan aktor otoritarian itu sendiri.

Perlawanan Digital: Dari Kesadaran Publik Hingga Regulasi Global

Perlawanan Digital: Dari Kesadaran Publik Hingga Regulasi Global. Meski otoritarianisme digital semakin mengakar, bukan berarti perlawanan tidak mungkin. Justru dalam era teknologi ini, bentuk perlawanan juga mengalami evolusi. Kesadaran publik, inovasi teknologi, serta tekanan terhadap pembuat kebijakan menjadi kunci dalam menjaga ruang kebebasan di dunia digital.

Pertama-tama, edukasi digital menjadi garis depan dalam perlawanan. Warga perlu memahami hak-hak digital mereka: apa yang boleh dan tidak boleh diawasi, bagaimana data dikumpulkan, serta bagaimana melindungi identitas daring mereka. Gerakan literasi digital seperti Digital Rights Watch, Access Now, dan Electronic Frontier Foundation memainkan peran penting dalam menyebarkan kesadaran ini ke khalayak luas.

Di sisi lain, teknologi itu sendiri bisa digunakan sebagai alat perlindungan. Aplikasi terenkripsi seperti Signal, browser dengan perlindungan privasi seperti Tor, serta sistem operasi yang mengedepankan keamanan seperti Tails menunjukkan bahwa masyarakat sipil juga bisa berinovasi untuk melindungi diri dari pengawasan dan sensor.

Namun, perlawanan tidak bisa hanya bersifat individu. Dibutuhkan kerangka hukum yang kuat untuk menahan laju otoritarianisme digital. Beberapa negara dan blok regional. Seperti Uni Eropa dengan General Data Protection Regulation (GDPR), telah mulai menetapkan standar perlindungan data yang ketat dan transparan. Model ini perlu diadopsi lebih luas, terutama di negara berkembang yang belum memiliki regulasi digital yang kokoh.

Selain itu, tekanan terhadap korporasi teknologi global juga mulai muncul. Masyarakat menuntut transparansi algoritma, hak untuk menghapus data pribadi, dan keadilan dalam pengambilan keputusan otomatis. Di era AI, akuntabilitas dan etika teknologi menjadi medan baru perjuangan hak asasi manusia.

Yang tak kalah penting adalah solidaritas digital lintas negara. Para aktivis, jurnalis, teknolog, dan warga harus membangun jaringan global untuk melawan bentuk-bentuk represi yang disamarkan sebagai inovasi Otoritarianisme Digital.