Sheikh Hasina Divonis Mati Atas Pembunuhan Protes Mahasiswa
Sheikh Hasina Tokoh Politik Sentral Bangladesh Kini Dihukum Mati Oleh Pengadilan Atas Tuduhan Kejahatan Serius. Berita besar datang dari Dhaka, Bangladesh, di mana mantan Perdana Menteri Hasina dijatuhi hukuman mati. Vonis itu berkaitan dengan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tuduhan tersebut berakar dari tindakan keras pemerintahannya saat menghadapi protes mahasiswa pada tahun 2024.
Tokoh berusia 78 tahun tersebut dinyatakan bersalah karena membiarkan penggunaan kekuatan mematikan terhadap para pengunjuk rasa. Konflik tersebut menewaskan sekitar 1.400 orang dalam kerusuhan sepanjang tahun 2024. Persidangan ini diadakan in absentia oleh Pengadilan Kejahatan Internasional (ICT) Bangladesh. Pengadilan menetapkan bahwa dia memiliki peran komando dalam kebijakan represif tersebut. Hasina saat ini diketahui telah mengasingkan diri ke India. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai prosedur ekstradisi dan implementasinya.
Jaksa menuduh Hasina bertanggung jawab penuh atas ratusan pembunuhan selama protes yang masif. Tuntutan ini mencakup perintah yang memungkinkan aparat bertindak di luar batas kewajaran. Sheikh Hasina sendiri membantah seluruh tuduhan tersebut secara tegas. Ia menyebut persidangan yang sedang berjalan sangat bias dan bermotif politik. Peristiwa ini mencerminkan puncak dari ketidakstabilan politik yang sudah lama membelit Bangladesh. Konflik ini menegaskan adanya perpecahan parah di antara elite politik negara tersebut.
Pemicu Utama Vonis Mati Lintas Batas
Pemicu Utama Vonis Mati Lintas Batas ini adalah aksi protes mahasiswa yang meluas pada Juli 2024. Kerusuhan bermula dari ketidakpuasan terhadap kebijakan kuota pekerjaan pegawai negeri. Kebijakan itu dinilai menguntungkan pendukung partai Liga Awami, yaitu partai yang dipimpin oleh Hasina. Protes ini dengan cepat bertransformasi dari isu pekerjaan menjadi tuntutan perubahan politik secara menyeluruh. Tuntutan ini menunjukkan akumulasi kekecewaan publik terhadap pemerintahan Hasina.
Walaupun Mahkamah Agung akhirnya mencabut sebagian besar kebijakan kuota yang menjadi masalah, demonstrasi terus meluas dan berubah menjadi aksi menentang pemerintah secara umum. Di samping itu, bentrokan yang terjadi antara pihak keamanan dan para mahasiswa memanas secara drastis. Situasi memuncak saat otoritas negara mengirimkan personel tentara dan polisi, menerapkan larangan keluar malam, serta membatasi akses ke jaringan internet. Tindakan yang sangat represif ini justru menyulut kemarahan masyarakat yang jauh lebih besar dan meluas. Pengiriman aparat militer ke jalanan dinilai oleh banyak kalangan sebagai reaksi yang tidak proporsional dan terlalu keras.
Tindakan keras aparat menyebabkan insiden yang sangat mematikan. Lebih dari 90 orang dilaporkan tewas hanya dalam satu hari pada 4 Agustus 2024. Secara keseluruhan, misi pencari fakta PBB memperkirakan lebih dari 1.400 orang tewas selama kerusuhan tersebut. Angka korban jiwa yang sangat tinggi ini menjadi bukti nyata kekerasan yang dilakukan negara. Ratusan ribu warga turun ke jalan menuntut pengunduran diri Hasina. Skala mobilisasi publik ini akhirnya melumpuhkan seluruh ibu kota.
Di tengah kondisi yang tidak terkendali, Hasina terpaksa mengundurkan diri dan melarikan diri dari negara tersebut. Ia mengasingkan diri ke India pada Agustus 2024. Pengunduran dirinya tersebut mengakhiri 15 tahun kekuasaan yang kontroversial. Oleh karena itu, vonis hukuman mati yang dijatuhkan pada 17 November 2025 di Dhaka dilakukan secara in absentia. Pengadilan menyatakan Hasina bertanggung jawab atas penggunaan kekuatan mematikan terhadap warga sipil. Persidangan in absentia ini menimbulkan perdebatan sengit mengenai legitimasinya di mata internasional.
Profil Politik Kontroversial Sheikh Hasina
Profil Politik Kontroversial Sheikh Hasina telah diwarnai dengan kekuasaan panjang dan konflik domestik. Ia lahir pada 28 September 1947 dan merupakan putri dari Sheikh Mujibur Rahman. Ayahnya adalah tokoh utama pemisahan Bangladesh dari Pakistan pada tahun 1971. Hasina kemudian menjabat sebagai perdana menteri Bangladesh selama lima periode.
Pada tahun 1975, ayah, ibu, dan tiga saudara laki-lakinya dibunuh di rumah mereka oleh perwira militer. Namun, Hasina yang saat itu berada di luar negeri selamat dari pembunuhan massal tersebut. Tragedi ini membentuk pandangan politiknya yang keras dan penuh dendam. Ia kemudian mengasingkan diri selama enam tahun. Pengasingan tersebut tidak memutus kontak politiknya dengan Bangladesh.
Setelah kembali ke Bangladesh pada tahun 1981, Hasina mendapatkan posisi sebagai pemimpin Partai Liga Awami. Partai yang mulanya didirikan oleh sang ayah ini bertumbuh menjadi kekuatan politik terbesar di negara itu. Selama berada di kubu oposisi, dia dikenal sebagai seorang pro-demokrasi yang sangat berani menyuarakan pendapatnya. Dia melakukan perlawanan sengit terhadap rezim militer yang sedang berkuasa kala itu. Akibat aktivitasnya, Hasina bahkan beberapa kali dikenakan penahanan rumah oleh junta militer. Tindakan pengekangan ini malah memperkuat dukungannya di mata masyarakat yang menginginkan tegaknya demokrasi.
Hasina berhasil meraih jabatan perdana menteri untuk pertama kalinya pada tahun 1996 dan menyelesaikan periode jabatannya secara penuh. Setelah itu, dia kembali memegang tampuk kekuasaan pada tahun 2009. Selain itu, dia menjabat selama empat periode berturut-turut yang berlangsung hingga tahun 2024. Keterlibatannya dalam politik sejak muda membuatnya menjadi sosok sentral, tetapi juga sangat terpolarisasi. Sejarah kekuasaan yang panjang menjadikan Sheikh Hasina target utama kritik oposisi.
Rivalitas Abadi: Liga Awami Melawan BNP
Rivalitas Abadi: Liga Awami Melawan BNP menjadi konteks yang tidak terpisahkan dari vonis ini. Politik Bangladesh didominasi oleh konflik keras antara dua tokoh utama, Sheikh Hasina dari Liga Awami dan Khaleda Zia dari Partai Nasionalis Bangladesh (BNP). Persaingan mereka telah memicu kekacauan politik sejak tahun 1991.
Pada tahun 1991, dalam pemilu bebas pertama, Hasina gagal memperoleh mayoritas dan kekuasaan beralih ke Khaleda Zia. Liga Awami dan partai oposisi lainnya memboikot parlemen karena menuduh BNP melakukan kecurangan pemilu. Selain itu, tindakan penolakan yang membangkang ini memicu demonstrasi yang diwarnai kekerasan. Hal ini menjerumuskan negara ke dalam kekacauan serius.
Khaleda akhirnya menyepakati permintaan untuk melepaskan posisinya. Ia menyerahkan kekuasaan kepada sebuah pemerintahan transisi yang bersifat non-partisan. Badan sementara inilah yang bertanggung jawab penuh untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan umum berikutnya. Persaingan kembali memanas pada tahun 2001 saat Khaleda berhasil memenangkan pemilihan parlemen. Liga Awami segera menentang hasil tersebut, bersikeras menyatakan adanya manipulasi hasil pemungutan suara.
Kekhawatiran yang sama muncul menjelang pemilu 2014 dan 2018. BNP memboikot pemilu 2014 karena dinilai tidak bebas dan adil. Pemilu 2024 yang kontroversial juga diboikot oleh BNP dan kelompok oposisi lainnya. Ketidakadilan dan penindasan oposisi dituduhkan menjadi pemicu kerusuhan. Karena itu, vonis mati ini tidak terlepas dari pusaran konflik politik yang berlarut-larut antara Liga Awami dan Sheikh Hasina.
Dampak Dan Masa Depan Politik Bangladesh
Dampak Dan Masa Depan Politik Bangladesh kini berada di persimpangan jalan pasca vonis ini. Hasil vonis mati ini memiliki relevansi yang besar. Vonis ini bukan hanya mengenai nasib personal Hasina, tetapi juga masa depan stabilitas politik negara tersebut. Kejadian ini membuka lembaran baru dalam penegakan hukum terhadap tokoh politik.
Vonis ini diperkirakan akan memperburuk polarisasi antara pendukung Liga Awami dan oposisi. Pengadilan Kejahatan Internasional Bangladesh telah lama dikritik karena dianggap bermotif politik. Di sisi lain, putusan ini mungkin dilihat oleh sebagian pihak sebagai langkah untuk menegakkan keadilan atas korban protes tahun 2024. Proses banding dan implikasi internasional akan sangat menarik perhatian.
Meskipun Hasina saat ini berada di pengasingan, vonis mati ini akan menjadi beban politik yang besar bagi partai yang ia pimpin. Kepemimpinan Liga Awami pasca-Hasina akan diuji di tengah ketidakpastian. Pemerintah kini harus bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan publik yang terkoyak.
Laporan PBB tentang 1.400 korban tewas menekankan perlunya pertanggungjawaban atas kejahatan kemanusiaan. Vonis ini adalah pengingat bahwa kejahatan negara tidak boleh luput dari hukuman. Upaya rekonsiliasi politik harus segera diprioritaskan untuk menghindari kekerasan lebih lanjut. Keputusan final dalam kasus ini akan menentukan arah masa depan Bangladesh dan nasib Sheikh Hasina.
