Salah Tangkap Ketua NasDem, Polisi Klaim Pengecekan Identitas

Salah Tangkap Ketua NasDem Sumut Iskandar ST Di Bandara Kualanamu Menjadi Peristiwa Yang Memicu Sorotan Publik Dan Klarifikasi Kepolisian. Insiden yang terjadi pada Rabu malam, 15 Oktober 2025, mengundang perhatian luas ketika Ketua NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, diduga sempat ditangkap oleh aparat di Bandara Kualanamu, Deli Serdang. Ia kala itu hendak terbang menuju Jakarta menggunakan pesawat Garuda GA193. Situasi menjadi tegang setelah petugas yang berpakaian sipil mendatangi Iskandar dan memintanya turun dari pesawat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Awalnya, tindakan tersebut dianggap sebagai penangkapan terkait kasus judi online yang sedang ditangani oleh Polrestabes Medan. Namun tak lama berselang, muncul klarifikasi bahwa terjadi kekeliruan identitas. Salah satu nama tersangka yang sedang dicari memiliki inisial sama dengan Iskandar. Perbedaan itulah yang menyebabkan tindakan pengecekan dilakukan secara cepat di lokasi. Meski demikian, insiden ini menimbulkan reaksi keras dari pihak Iskandar yang merasa telah dirugikan secara moral maupun reputasi.

Pihak kepolisian segera memberikan penjelasan kepada publik bahwa kejadian tersebut bukan bentuk penangkapan resmi, melainkan pengecekan identitas berdasarkan data manifest penumpang. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menyampaikan bahwa proses tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mempercepat penanganan kasus scam dan judi online yang sedang ditindaklanjuti aparat. Ia menekankan bahwa tindakan petugas bukan pelanggaran prosedur, tetapi refleksi dari kecepatan kerja tim di lapangan dalam mengonfirmasi identitas tersangka yang serupa dengan korban Salah Tangkap.

Peristiwa itu menjadi cerminan penting tentang bagaimana prinsip kehati-hatian dan kecepatan penegakan hukum harus berjalan beriringan. Meskipun akhirnya terbukti terjadi kekeliruan, respons cepat pihak kepolisian untuk memberi klarifikasi menunjukkan adanya kesadaran institusional terhadap transparansi publik.

Kronologi Pemeriksaan Identitas Di Bandara Kualanamu

Kronologi Pemeriksaan Identitas Di Bandara Kualanamu menjadi titik awal pemahaman terhadap peristiwa ini. Sekitar pukul 19.25 WIB, Iskandar ST sudah duduk di dalam pesawat yang siap berangkat menuju Jakarta. Tiba-tiba, sejumlah petugas dari Avsec dan pria berpakaian preman yang diduga anggota kepolisian mendatangi kursinya. Mereka menunjukkan surat tugas dari Polrestabes Medan dan meminta Iskandar turun untuk pemeriksaan lanjutan. Situasi sempat memancing perhatian penumpang lain dan menyebabkan keterlambatan penerbangan sekitar dua puluh menit.

Setelah keluar dari pesawat, Iskandar menanyakan alasan pemeriksaan dan meminta surat perintah yang menyebutkan keterlibatan dirinya. Dari dokumen tersebut, tertera nama dengan inisial yang sama seperti dirinya dalam kasus judi online yang sedang diusut. Namun beberapa menit kemudian, muncul suara dari arah belakang yang berteriak “salah orang!” Petugas yang mendengar segera menghentikan proses dan menarik diri, menyadari bahwa orang yang mereka periksa bukanlah tersangka yang dimaksud.

Kejadian itu akhirnya diklarifikasi oleh Kabid Humas Polda Sumut. Ferry Walintukan menjelaskan bahwa tindakan aparat tidak dimaksudkan sebagai penangkapan, melainkan verifikasi cepat berdasarkan prinsip “kecepatan” yang menjadi pedoman Satgas Pasti OJK dalam menangani kasus scam dan perjudian daring. Ia juga menegaskan bahwa petugas telah dibekali surat tugas resmi, bukan surat perintah penangkapan. Menurutnya, peristiwa ini merupakan kesalahan administratif akibat kemiripan identitas, bukan pelanggaran prosedur hukum.

Dampak Dan Makna Dari Salah Tangkap

Dampak Dan Makna Dari Salah Tangkap memperlihatkan sisi lain dari kompleksitas penegakan hukum di era digital. Di satu sisi, aparat dituntut untuk bergerak cepat dalam menangani kejahatan siber, namun di sisi lain, kecepatan itu berpotensi menimbulkan kekeliruan jika tidak dibarengi ketelitian verifikasi data. Kasus Iskandar menjadi contoh bagaimana kekeliruan administratif dapat berujung pada konsekuensi sosial dan reputasional yang signifikan.

Dari perspektif publik, peristiwa tersebut menimbulkan kekhawatiran akan efektivitas sistem identifikasi yang digunakan aparat di lapangan. Kesamaan inisial antara warga sipil dan tersangka nyata seharusnya tidak menjadi dasar tindakan langsung. Pemeriksaan menyeluruh tetap wajib dilakukan sebelum langkah operasional diambil. Kasus ini menyoroti perlunya penguatan sistem basis data terpadu agar proses identifikasi lebih akurat. Pembaruan teknologi biometrik juga perlu diterapkan untuk memastikan ketepatan verifikasi.

Bagi pihak kepolisian, insiden ini menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme komunikasi internal dan tata cara penyampaian tugas. Pernyataan Ferry Walintukan yang menegaskan bahwa petugas hanya “melaksanakan tugas” memperlihatkan adanya celah pemahaman di lapangan. Kecepatan bertindak tidak boleh mengorbankan akurasi data. Ke depan, pelatihan berbasis prosedural yang lebih ketat perlu diutamakan agar kesalahan serupa tidak terulang.

Di sisi lain, masyarakat dapat mengambil pelajaran penting dari kejadian ini. Transparansi dan klarifikasi cepat dari institusi publik menjadi kunci menjaga kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Kasus Salah Tangkap ini juga menegaskan bahwa akuntabilitas tidak hanya diukur dari hasil akhir. Cara dan sikap lembaga saat menghadapi kekeliruan merupakan indikator penting dari tanggung jawab publik.

Menjaga Kepercayaan Publik Terhadap Aparat

Menjaga Kepercayaan Publik Terhadap Aparat merupakan inti dari pembahasan yang muncul setelah kasus Iskandar ST. Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dibangun bukan dari ketiadaan kesalahan, tetapi dari kemampuan institusi untuk mengakui dan memperbaikinya secara terbuka. Dalam kasus ini, sikap kepolisian yang segera memberi penjelasan menunjukkan adanya upaya menjaga komunikasi publik agar tidak menimbulkan spekulasi negatif.

Lebih jauh, peristiwa ini membuka ruang refleksi tentang pentingnya keseimbangan antara kecepatan dan ketepatan dalam setiap tindakan penegakan hukum. Efisiensi tidak boleh mengorbankan ketelitian, karena kesalahan sekecil apa pun dapat memunculkan keraguan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga. Prinsip ini harus menjadi dasar pembaruan sistem kerja, termasuk penerapan teknologi yang lebih andal dalam proses identifikasi Salah Tangkap.

Selain itu, tanggapan cepat dari korban dan langkah hukum yang akan diambilnya menjadi bagian dari mekanisme check and balance yang sehat. Negara hukum yang demokratis justru membutuhkan dinamika seperti ini agar setiap pihak dapat menjalankan perannya dalam koridor hukum tanpa saling mendiskreditkan. Proses hukum yang terbuka akan memperkuat legitimasi dan mendorong pembenahan institusional.

Dengan demikian, insiden di Bandara Kualanamu ini tidak hanya menjadi catatan administratif, melainkan juga pelajaran penting. Bahwa dalam setiap kekeliruan, selalu ada peluang untuk memperbaiki sistem, menumbuhkan empati sosial, dan mengokohkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan.

Mendorong Akurasi Penegakan Hukum Di Lapangan

Mendorong Akurasi Penegakan Hukum Di Lapangan menjadi relevan setelah munculnya berbagai kasus kesalahan identifikasi yang menyeret warga tidak bersalah. Kejadian seperti ini menunjukkan bahwa kecepatan tindakan tidak selalu sejalan dengan ketepatan proses hukum. Karena itu, perlu ada kebijakan yang menekankan akurasi data dan peningkatan kompetensi petugas dalam mengenali profil tersangka secara digital maupun manual sebelum tindakan lapangan dilakukan.

Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah memperkuat sistem verifikasi data kependudukan yang terintegrasi dengan data penegakan hukum. Kolaborasi antara lembaga kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, dan penyedia layanan penerbangan dapat meminimalkan kekeliruan identitas di area sensitif seperti bandara. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk selalu membawa identitas resmi dan kooperatif saat dimintai klarifikasi, guna mempercepat proses pengecekan yang sah dan menghindari kesalahpahaman.

Pemerintah perlu mengembangkan sistem pelaporan berbasis digital yang memungkinkan warga melaporkan kesalahan prosedur secara cepat dan terukur. Dengan sistem semacam ini, kesalahan administratif dapat segera dikoreksi tanpa menunggu eskalasi publik yang berlebihan. Kolaborasi aktif antara aparat dan masyarakat akan menciptakan lingkungan hukum yang lebih sehat dan transparan. Bila langkah-langkah tersebut dijalankan konsisten, maka kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum akan meningkat, dan risiko Salah Tangkap.